Dinas Pendidikan KOTA MALANG Larang Pungutan Penerimaan Siswa Baru (PSB


Ancam Kasek yang Nekat Tarik Biaya
MALANG – Diknas Kota Malang mengingatkan agar guru dan kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan SMP Negeri se-Kota Malang tidak memungut sesen pun dalam kegiatan penerimaan siswa baru (PSB) yang dibuka 1 Juli nanti. Bahkan, diknas tetap melarang meski hanya sekadar menghembuskan isu atau minta orang tua siap-siap dana sekian rupiah.
“Khusus SDN, jangan sampai sekolah atau guru menakut-nakuti calon wali murid dengan tarikan. Kalau sampai ada, tolong catat nama dan sekolahnya, lalu laporkan ke kami. Telepon kami di 551 333 untuk pengaduan,” seru Kasi Kurikulum Dikdas Diknas Kota Malang Suwarjana, kemarin.

Menurut Suwarjana, dari 200-an sekolah negeri, yang berhak memungut dana partisipasi di awal (sebelum masuk sekolah) adalah sekolah RSBI (Rintisan Sekolah Berstandar Internasional). Di Kota Malang, ada tiga RSBI. Yakni SDN Kauman 1, SDN Internasional Tlogowaru, dan SDN Tunjungsekar 1. “Yang lainnya adalah SD negeri reguler. Mereka terikat peraturan reguler,” ungkap Suwarjana.

Mekanisme seleksi yang diterapkan SD negeri juga tidak boleh mengarah pada pertimbangan berapa besar sumbangan calon wali siswa. Karena itu, sekolah tidak perlu mewawancarai orang tua siswa. Cukup dalam proses seleksi, guru mewancarai calon muridnya. “Yang sekolah itu siapa? Orang tua atau anaknya. Kalau yang sekolah anaknya, cukup anaknya yang diwawancarai,” ujar pejabat asal Jogja ini.

Menurut Suwarjana, di banyak sekolah, memang ada yang memerlukan tambahan dana. Itu tidak dipungkiri. Karena itulah, sekolah harus belajar mengelola masyarakat untuk bisa ikut memajukan mutu sekolahnya.

Mengelola masyarakat itu dilakukan dengan intensifikasi komunikasi antar-orang tua dan guru. Juga dengan transparansi dan paparan logis. Sehingga sekolah dan guru tidak mirip tukang todong. “Silakan dirapatkan dengan baik kalau mau mengali dana partisipasi. Rapatnya pun setelah anak diterima. Sekolah harus memperbaiki cara menggali partisipasi. Jangan main pungut sana sini,” katanya.

Sementara, Kadiknas Kota Malang Shofwan menegaskan bahwa SD dan SMP gratis. Jangan sampai ada yang memungut di awal PSB. Itu adalah kebijakan pemerintah untuk memperbaiki mutu pendidikan. Tata kelola keuangan diatur lebih baik sehingga apabila ada dana partisipasi masyarakat, penggunaannya harus fokus. Yakni fokus meningkatkan mutu pendidikan. “Harus bisa ngaturnya. Masa gak bisa. Dana BOS itu cukup. Masih susuk-susuk (lebih),” ujar Shofwan.

Terkait dengan perintah untuk membuat pengaduan, Shofwan mengatakan kalau ada yang dilaporkan, nanti akan dikroscek. Kalau laporannya benar, maka akan ada pembinaan.

Iklan

2 thoughts on “Dinas Pendidikan KOTA MALANG Larang Pungutan Penerimaan Siswa Baru (PSB

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s